Padang, Fakta Hukum Delik _ – Malam kelabu pada 27 Maret 2025, pukul 20.30 WIB yang lalu, membekas duka di Jalan Sungai Lareh, Kota Tangah, Padang. Di tengah kegelapan malam, di mana seharusnya perjalanan terasa aman, dua nyawa muda bertabrakan hebat. Bukan karena kelalaian semata, namun karena jalan yang seharusnya menjadi penghubung, justru menjadi sumber petaka. Lubang menganga di aspal, bagai perangkap yang tak terduga, memaksa salah seorang pengendara melakukan manuver mendadak. Detik berikutnya, benturan keras merobek keheningan malam, meninggalkan luka fisik dan trauma yang mendalam.
Di antara korban yang terbaring lemah saat itu, terdapat putri dari Roni, Ketua DPW REPRO Sumatera Barat (Sumbar). Seorang ayah yang seharusnya merasa tenang melepas anaknya berkendara, kini hatinya tercabik melihat buah hatinya terluka. Bukan hanya fisik yang sakit, namun juga rasa keadilan yang terinjak-injak. Bagaimana bisa, jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, justru menjadi penyebab penderitaan?
Dengan suara bergetar menahan rasa jengkel, Roni mempertanyakan ke mana gerangan tanggung jawab Dinas PUPR Kota Padang. “Anak saya terluka, motornya rusak berat. Jika sudah begini, siapa yang akan menanggung semuanya?” lirihnya, menggambarkan betapa pilunya seorang ayah melihat anaknya menjadi korban dari infrastruktur yang terbengkalai. Seharusnya, lanjut Roni, sebelum tragedi ini terjadi, pihak terkait telah memasang tanda peringatan, sebuah pertanda sederhana yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa dan menghindari penderitaan.
Bagi Roni dan keluarga, ini bukan sekadar kecelakaan biasa. Ini adalah cerminan dari ketidakpedulian, sebuah luka yang mungkin takkan mudah mengering. Pemerintah daerah memiliki amanah untuk menjaga keselamatan warganya, dan membiarkan jalan berlubang tanpa perbaikan adalah sebuah pengkhianatan terhadap amanah tersebut. Kelalaian ini bukan hanya menyebabkan kerugian materi, namun juga merenggut kesehatan dan ketenangan hidup seseorang.
DPW Repro Sumbar, dengan tekad membara, berdiri tegak di samping korban. Mereka tidak hanya menyampaikan keprihatinan, namun juga janji untuk mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Roni dan jajarannya bertekad untuk menjadi suara bagi mereka yang terluka, mendesak Dinas PUPR Kota Padang untuk tidak hanya sekadar mengucapkan janji, namun juga mengambil tindakan nyata. Advokasi akan terus mereka lakukan, mengetuk hati dan pikiran para pengambil kebijakan agar lebih serius dalam memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur jalan. Keselamatan warga Padang, bagi REPRO Sumbar, adalah harga mati yang tak bisa ditukar dengan alasan apapun.
Bak oase di tengah gurun keputusasaan, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Ir Tri Hadiyanto, akhirnya memberikan respons singkat melalui pesan WhatsApp pada Senin, 7 April 2025. “Kita akan tangani segera,” tulisnya. Sebuah janji yang diharapkan mampu menjadi penawar luka, bukan sekadar angin segar yang berlalu tanpa bekas, namun sebuah komitmen nyata untuk memperbaiki kondisi jalan yang telah menyebabkan penderitaan. Kecelakaan di Jalan Sungai Lareh ini bukan sekadar catatan kelam di buku harian Kota Padang. Lebih dari itu, ia adalah sebuah potret buram yang mempertanyakan komitmen pemerintah daerah terhadap keselamatan warganya.
Tim Humas DPW REPRO Sumbar
Tinggalkan Balasan