AGAM, _ Tim Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Payakumbuh dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Payakumbuh, AKP Doni Prama Dona turun ke lokasi proyek pembangunan Rehabilitasi Prasarana Air Baku Batang Agam di Kelurahan Ibuah Kecamatan Payakumbuh Barat, Kamis (2/1/25)
Kapolres Payakumbuh, AKBP Ricky Ricardo melalui Kasat Reskrim, AKP Doni saat dihubungi membenarkan Tim Tipikor Polres Payakumbuh turun ke lokasi proyek tersebut setelah menerima laporan dari masyarakat.
“Tadi, Tim Tipikor turun untuk melakukan pemeriksaan terkait pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Rehabilitasi Prasarana Air Baku Batang Agam. Untuk hasil pengecekan belum bisa kita simpulkan,” sebut Doni.
Lebih jauh Doni mengatakan, bahwa pihaknya datang ke lokasi tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Kedepannya pihaknya akan terus mengumpulkan bahan dan keterangan. “Kami datang ke lokasi setelah mendapatkan informasi dari masyarakat. Kedepannya tentu akan terus mengumpulkan bahan dan keterangan,” tutup Doni.
Hasil pantauan tim media dilapangan proyek Rehabilitasi Prasarana Air Baku Batang Agam di Kota Payakumbuh menuai kritik setelah sejumlah masalah teknis ditemukan di lapangan. Seperti genangan air di lokasi proyek. Hal ini menunjukkan tidak adanya metoda pengendalian drainase yang efektif untuk menjaga area proyek tetap kering. Genangan air tidak hanya memperlambat pengerjaan, tetapi juga menambah risiko terhadap stabilitas tanah dan keselamatan pekerja atau kelalaian penerapan menajemen K3 di proyek ini.
Dilokasi pekerjaan sejumlah pekerja terlihat sedang mencoba memperbaiki kerusakan, namun kondisi struktur yang rusak mempertegas perlunya evaluasi menyeluruh terhadap standar teknis yang diterapkan di proyek ini.
Dikutip dari halaman LPSE Proyek yang didanai APBN HPS sebesar Rp5,1 miliar dan dimenangkan oleh CV. Arfan Nafisha Pratama dengan nilai kontrak Rp3,872 miliar – penurunan harga hingga 24,04 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS), diduga mengalami kelalaian serius.
Gambar terbaru dari lokasi proyek memperlihatkan runtuhnya struktur bekisting yang mengindikasikan potensi kegagalan teknis.
Hal ini ditanggapi serius oleh Rizal Basri Tim Teknis Selaku Ketua Harian Relawan Prabowo (REPRO ) DPW Sumbar, Rizal menyampaikan bawah persoalan ini bisa terjadi disebabkan oleh, kegagalan segi perencanaan atau segi metoda pelaksanaan, Runtuhnya struktur Bekisting ini kuat dugaan saya, tidak mampu menahan tekanan beton basah saat pengecoran, faktor penyebab lain bisa juga karena minimnya pengawasan pengunaan material atau hal teknis lainya.
Menurut Rizal CV. Centrina Engieniering. Sebagai konsultan pengawas pada proyek ini adalah perpanjangan tangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seperti nya lalai dalam melakukan tugasnya, padahal, konsultan pengawas memiliki peran krusial dalam memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai spesifikasi teknis dan menghindari terjadinya masalah seperti keterlambatan dan kegagalan teknis yang terjadi sekarang.
Balai Wilayah Sungai Sumatera V Satuan Kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Wilayah Sungai Indragiri Akauman, Wilayah Sungai Kampar, Wilayah Sungai Rokan Provinsi Sumatera Barat selaku pemilik kegiatan adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas proyek ini.
Lebih jauh Rizal memaparkan Proyek ini dimenangkan dengan penurunan harga kontrak sebesar 24,04 persen, besar kemungkinan biasanya kontraktor mungkin akan melakukan penghematan pada material atau tenaga kerja, yang berdampak pada kualitas pekerjaan.
Dan dari Pantauan tim REPRO dilapangan hampir Semua Proyek Yang ditangani Oleh BWSS V yang kami pantau dan kami turun ke lapangan ada Bermasalah dan kami juga menerima laporan dari rekan wartawan bahwa pemilik kegiatan ketika di konfirmasi untuk meminta informasi baik ke PPK maupun Satkernya bahkan lebih ekstrim langsung ke kepala Balai Bapak Naryo Widodo juga tidak di tanggapi atau di respon.
Menurut Rizal kalau memang tidak mau di mintai keterangan oleh rekan-rekan wartawan tentang persoalan yang terjadi di proyek tersebut. Silahkan bapak-bapak pemangku kepentingan mundur dari jabatannya. Karena wartawan adalah menjalankan tugas dan profesinya nya untuk menyampaikan informasi yang ada kepada masyarakat, sebab uang yang di kelola Oleh BWSS V untuk proyek-proyek adalah uang dari masyarakat dan masyarakat wajib tahu tentang hal tersebut.
Kami dari Tim Satgasus REPRO DPW Sumbar akan mengirim laporan Ke DPN REPRO pusat agar persoalan tentang banyaknya proyek bermasalah di BWSS V ini untuk di sampaikan dan di tindak lanjuti ke kementrian PU dan kami mintak juga nanti untuk di sampaikan langsung ke Bapak Presiden Prabowo Subianto tutup Rizal (tim)
Tinggalkan Balasan